السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
SALAM SEJAHTERA untuk kita semua pembaca sekalian kali ini BERITA LOMBOK akan menyampaikan berita terkait Inilah Jumlah Uang Yang Diterima NTB di 2017, simak berita selengkapnya berikut ini.
Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi berpesan kepada semua pelaksana atau pemangku kebijakan di Wilayah NTB, menegaskan agar tidak boleh ada sedikit pun uang rakyat yang dikorupsi. Dan ditahun 2017 akan ada banyak tambahan anggaran, seperti Dana Desa (DD) dan lainnya.
“Laksanakan anggaran yang ada dengan baik, jangan ada satu rupiah pun dikorupsi,” Tegasnya, menyampaikan amanat presiden RI Joko Widodo, diacara prosesi penyerahan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), petikan APBN 2017, oleh Gubernur kepada kuasa pengguna anggaran wilayah NTB.
Acara tersebut digelar di Gedung Graha Praja Bhakti, Senin (19/12).
Dia mengatakan, Provinsi NTB mendapatkan anggaran belanja yang bersumber dari APBN sebesar Rp.22,51 Triliun. Turun Rp.0,63 triliun dari alokasi awal tahun 2016, yang mencapai Rp.23,14 Triliun.
Pembagian alokasi untuk wilayah NTB meliputi, belanja Satuan Kerja Vertikal Kementerian Negara atau Lembaga sebesar Rp. 7,26 Triliun. Kemudian, Pemerintah Provinsi NTB, sebesar Rp.3,4159 Triliun. Naik Rp.0,6759 triliun atau 24 persen dari alokasi 2016, yang sebelumnya sebesar Rp.2,74 Triliun.
Untuk Kabupaten Bima, Rp. 1,4578 triliun, turun Rp.0,012 triliun, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 0,1553 Triliun. Kabupaten Dompu sebesar Rp. 0,8636 triliun turun Rp.0,1164 triliun atau 11,87 persen dari tahun 2016 yang berjumlah Rp. 0,98 triliun termasuk ADD Rp.0,0611 triliun.
Lombok Barat sebesar Rp. 1,27 Triliun sama dengan 2016 termasuk DD, Rp. 0,1087 triliun. Lombok Tengah sebesar Rp. 1,5758 triliun turun sebesar Rp. 0,0042 triliun atau 0,26 pesen dari alokasi 2016, yang sebesar Rp. 1,58 triliun masuk juga DD Rp. 0,1185 triliun.
Sedangkan Lombok Timur adalah sebesar Rp. 1,9871 triliun lebih rendah Rp.0,0029 triliun atau 0,15 persen dari alokasi 2016 yang mencapai Rp. 1,99 triliun termasuk DD sebesar Rp. 0,2093 triliun.
Untuk Kabupaten Sumbawa adalah sebesar Rp. 1,3961 triliun, lebih tinggi Rp. 0,0361 dari alokasi 2016 yang berjumlah Rp. 1,36 triliun, termasuk DD sebesar Rp. 0,1293 triliun. Sementara Kota Mataram Rp. 0,9588 triliun, turun Rp. 0,031 triliun dari alokasi 2016 sebesar Rp. 0,99 triliun.
“Diantara 10 Kabupaten Kota hanya dua yang tidak terima ADD atau DD yakni Kota Bima dan Mataram,” cetusnya.
Kota Bima, Rp.0,699 triliun, lebih rendah Rp.0,031 triliun dari alokasi 2016 yang berada pada angka Rp.0,73 triliun. Sedangkan KSB adalah sebesar Rp.0,9625 triliun, lebih rendah Rp.0,1175 triliun dari alokasi APBN 2016 yang ada diangka Rp.1,08 triliun termasuk DD sebesar Rp.0,0477 triliun.
Dan Lombok Utara sebesar Rp.0,6679 triliun, lebih rendah Rp.0,032 triliun, dari alokasi 2016 sebesar Rp.0,70 triliun, termasuk DD sebesar Rp.0,0348 triliun.
Gubernur kembali menegaskan agar anggaran sebesar itu harus dialirkan pada sektor yang dikhususkan agar tercapai pembangunan yang optimal.
“Jalankan dan lakukan anggaran ini dengan baik,” tambahnya.
Disebutkannya juga bahwa terjadi kenaikan jumlah Dana Desa sebesar Rp.865 miliar untuk 2017.
“Koordinasikanlah, bangun NTB supaya hasilnya maksimal, jangan dikorupsi,” pungkasnya.
Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi berpesan kepada semua pelaksana atau pemangku kebijakan di Wilayah NTB, menegaskan agar tidak boleh ada sedikit pun uang rakyat yang dikorupsi. Dan ditahun 2017 akan ada banyak tambahan anggaran, seperti Dana Desa (DD) dan lainnya.
“Laksanakan anggaran yang ada dengan baik, jangan ada satu rupiah pun dikorupsi,” Tegasnya, menyampaikan amanat presiden RI Joko Widodo, diacara prosesi penyerahan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), petikan APBN 2017, oleh Gubernur kepada kuasa pengguna anggaran wilayah NTB.
 |
| Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi saat serahkan Dipa 2017 kepada Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh |
Acara tersebut digelar di Gedung Graha Praja Bhakti, Senin (19/12).
Dia mengatakan, Provinsi NTB mendapatkan anggaran belanja yang bersumber dari APBN sebesar Rp.22,51 Triliun. Turun Rp.0,63 triliun dari alokasi awal tahun 2016, yang mencapai Rp.23,14 Triliun.
Pembagian alokasi untuk wilayah NTB meliputi, belanja Satuan Kerja Vertikal Kementerian Negara atau Lembaga sebesar Rp. 7,26 Triliun. Kemudian, Pemerintah Provinsi NTB, sebesar Rp.3,4159 Triliun. Naik Rp.0,6759 triliun atau 24 persen dari alokasi 2016, yang sebelumnya sebesar Rp.2,74 Triliun.
Untuk Kabupaten Bima, Rp. 1,4578 triliun, turun Rp.0,012 triliun, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 0,1553 Triliun. Kabupaten Dompu sebesar Rp. 0,8636 triliun turun Rp.0,1164 triliun atau 11,87 persen dari tahun 2016 yang berjumlah Rp. 0,98 triliun termasuk ADD Rp.0,0611 triliun.
Lombok Barat sebesar Rp. 1,27 Triliun sama dengan 2016 termasuk DD, Rp. 0,1087 triliun. Lombok Tengah sebesar Rp. 1,5758 triliun turun sebesar Rp. 0,0042 triliun atau 0,26 pesen dari alokasi 2016, yang sebesar Rp. 1,58 triliun masuk juga DD Rp. 0,1185 triliun.
Sedangkan Lombok Timur adalah sebesar Rp. 1,9871 triliun lebih rendah Rp.0,0029 triliun atau 0,15 persen dari alokasi 2016 yang mencapai Rp. 1,99 triliun termasuk DD sebesar Rp. 0,2093 triliun.
Untuk Kabupaten Sumbawa adalah sebesar Rp. 1,3961 triliun, lebih tinggi Rp. 0,0361 dari alokasi 2016 yang berjumlah Rp. 1,36 triliun, termasuk DD sebesar Rp. 0,1293 triliun. Sementara Kota Mataram Rp. 0,9588 triliun, turun Rp. 0,031 triliun dari alokasi 2016 sebesar Rp. 0,99 triliun.
“Diantara 10 Kabupaten Kota hanya dua yang tidak terima ADD atau DD yakni Kota Bima dan Mataram,” cetusnya.
Kota Bima, Rp.0,699 triliun, lebih rendah Rp.0,031 triliun dari alokasi 2016 yang berada pada angka Rp.0,73 triliun. Sedangkan KSB adalah sebesar Rp.0,9625 triliun, lebih rendah Rp.0,1175 triliun dari alokasi APBN 2016 yang ada diangka Rp.1,08 triliun termasuk DD sebesar Rp.0,0477 triliun.
Dan Lombok Utara sebesar Rp.0,6679 triliun, lebih rendah Rp.0,032 triliun, dari alokasi 2016 sebesar Rp.0,70 triliun, termasuk DD sebesar Rp.0,0348 triliun.
Gubernur kembali menegaskan agar anggaran sebesar itu harus dialirkan pada sektor yang dikhususkan agar tercapai pembangunan yang optimal.
“Jalankan dan lakukan anggaran ini dengan baik,” tambahnya.
Disebutkannya juga bahwa terjadi kenaikan jumlah Dana Desa sebesar Rp.865 miliar untuk 2017.
“Koordinasikanlah, bangun NTB supaya hasilnya maksimal, jangan dikorupsi,” pungkasnya.
BACA JUGA :
- 2 kali Juara Dunia Pesilat Andalan NTB Ternyata Pernah Menjadi Pengembala Kambing
- Taman “Jomblo” Segera Dibangun 2017 Di Kota Mataram Lombok
- Pasangan Bule Australia Diarak Keliling di Gili Trawangan Karena Nekat Mencuri Ini Alasannya Mereka Mencuri
Sekian INFO BERITA LOMBOK yang kami lansir dari kicknews semoga bermanfaat jangan lupa LIKE FANS PAGE dan silahkan di SHARE Terima kasih atas kunjungan anda.....
0 Response to "Rp.22,51 Triliun Jumlah Uang Yang Diterima NTB di 2017, Jangan Dikorupsi Ya…"
Posting Komentar